“Intinya Rektor tetap memiliki wewenang penuh untuk memecat atau menskors dosen “cabul” tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan internal Satgas, tanpa perlu menunggu ketukan palu hakim di pengadilan pidana,” tandasnya.
Sebelumnya, Tim Investigasi yang dibentuk Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswinya.
Penyelidikan yang dilakukan Tim Investigasi bentukan Fakultas Hukum UMP itu menindaklanjuti laporan dari seorang mahasiswi.
Berbeda dengan proses di kepolisian, Tim Investigasi yang dibentuk bertugas untuk menemukan pelanggaran etik serta menyimpulkan peristiwa itu sebagai bahan pertimbangan kampus.
”Tim Investigasi telah menyelesaikan pemeriksaan, baik memeriksa pihak pelapor, terlapor dan saksi saksi yang diajukan berjumlah dua orang dan bukti bukti yang diberikan, “ucap Dr Suharyono SH MH ketua Tim Investigasi FH UMP, Selasa (13/01).
Dr Suharyono menyebut saksi yang diperiksa dalam perkara ini selain pelapor dan terlapor juga memeriksa masing-masing dua orang saksi.
Tak hanya mengumpulkan keterang dan bukti, Tim Investigasi juga telah mendatangi kantor hukum terlapor yang disebut terjadinya peristiwa dugaan pelecehan tersebut.
Dr Suharyono mengklaim Tim Investigasi dalam prosesnya mengedepankan prinsip transparansi dan tanpa memihak.
”Untuk hasilnya tidak bisa kita sampaikan ke media, tapi hasil tersebut sudah kita sampaikan ke fakultas kemudian nanti ditelaah kemudian diberikan ke rektorat,” ucap Suharyono.
Berkaitan dengan perkara itu, Suharyono juga mengakui ada surat permohonan dari korban yang meminta pihak kampus untuk menonaktifkan terlapor sebagai dosen aktif selagi proses hukum yang berlangsung.
”Saya mendengar terkait adanya surat yang disampaikan penasihat hukum korban, tapi sepertinya itu ditujukan ke pihak rektor,” ucap Suharyono.
