Fraksi Golkar juga menekankan bahwa belanja daerah harus efektif dan efisien, dengan alokasi anggaran yang mampu memberikan manfaat langsung serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat PALI.
Dorongan untuk Efisiensi dan Transparansi
Ketujuh fraksi DPRD PALI sepakat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan anggaran secara lebih selektif, cermat, dan efisien.
Mereka menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah sebelum Raperda APBD 2026 disahkan.
Respons Ketua DPRD PALI
Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas penyampaian pandangan umum secara konstruktif. Ia berharap seluruh masukan yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam proses penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten PALI ke depan. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat melahirkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Ketua DPRD juga menyinggung isu pemotongan anggaran yang terjadi secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Pemkab PALI untuk memperkuat basis PAD.
“Pemotongan anggaran yang terjadi di seluruh Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana bagi hasil dari pusat,” tegasnya.
Dengan berbagai masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi, proses penyusunan APBD 2026 diharapkan semakin matang dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten PALI.
