Firdaus meminta agar bantuan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bantuan tersebut dapat berupa kompensasi, dukungan logistik, hingga pemeriksaan kesehatan bagi warga yang berada di radius terdampak.
“Kami minta Pertamina tidak menutup mata terhadap dampak yang dirasakan warga. Bantuan harus segera disalurkan bagi masyarakat yang terdampak langsung,” katanya.
DPRD Akan Layangkan Surat Resmi
Sebagai langkah konkret, DPRD PALI akan melayangkan surat resmi kepada manajemen Pertamina serta SKK Migas untuk meminta penjelasan menyeluruh terkait insiden tersebut.
Surat itu akan memuat permintaan klarifikasi mengenai standar operasional perawatan, usia teknis pipa, hingga langkah pencegahan yang akan dilakukan ke depan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap operasional perusahaan migas yang beraktivitas di wilayah PALI.
DPRD menilai transparansi informasi sangat penting agar masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa aman.
Insiden kebocoran pipa gas Pertamina PALI harus menjadi momentum pembenahan sistem secara menyeluruh.
Evaluasi total, penggantian pipa yang tidak layak, serta peningkatan sistem pengawasan menjadi tuntutan utama demi menjamin keselamatan warga.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan SKK Migas diharapkan mampu memperkuat sistem mitigasi risiko.
Dengan begitu, keberadaan infrastruktur migas tetap dapat mendukung perekonomian daerah tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan. Transparansi, tanggung jawab, dan komitmen perbaikan menyeluruh adalah kunci agar kejadian serupa tidak kembali terulang di Kabupaten PALI.
