Permasalahan ini pun mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil. Ketua DPC Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hifzon Munandar, secara tegas mempertanyakan keberadaan excavator tersebut.
Ia menyatakan pihaknya akan mengusut ke mana alat berat itu menghilang, mengingat sudah bertahun-tahun tidak terlihat dan tidak dimanfaatkan.
Menurut Hifzon, kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola aset daerah di Kabupaten OKI. Excavator yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam pembangunan justru berubah menjadi beban dan memunculkan polemik baru di tengah masyarakat.
Ia menilai, kurangnya pengawasan dan perencanaan anggaran perawatan menjadi penyebab utama terjadinya pemborosan aset daerah.
“Publik berhak mengetahui mengapa excavator tersebut tidak dirawat, mengapa dibiarkan rusak, dan apa langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah untuk mengembalikan aset berharga itu ke fungsi semula,” tegas Hifzon.
Masyarakat kini berharap adanya sikap transparan dan akuntabel dari Pemkab OKI, khususnya Dinas Perikanan, dalam menjelaskan status excavator tersebut.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah dinilai mendesak agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat kembali pulih.
