OKI, BAYANAKA.CO – Dugaan penyalahgunaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kembali mencuat di lingkungan pemerintah daerah.
Kali ini isu tersebut terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengaku mengalami pemotongan TPP tanpa rincian yang jelas oleh oknum bendahara.
TPP sendiri merupakan penghasilan tambahan di luar gaji yang diberikan kepada ASN, baik PNS maupun PPPK, di lingkungan pemerintah daerah.
Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, mendorong disiplin kerja, serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.
Besaran TPP biasanya ditentukan berdasarkan beberapa indikator, seperti kelas jabatan, beban kerja, prestasi kerja, serta kemampuan keuangan daerah.
Namun, kebijakan yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan bagi ASN justru diduga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pegawai Mengaku TPP Dipotong Tanpa Rincian
Salah satu pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan OKI yang enggan disebutkan namanya mengaku sering mengalami pemotongan TPP tanpa penjelasan yang transparan.
Menurutnya, pemotongan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan oleh oknum bendahara. Bahkan, para pegawai tidak pernah menerima rincian resmi mengenai potongan tersebut.
“Saya sering mendapati ketidaktransparanan dalam penerimaan TPP. Dana yang diterima sering dipotong tanpa kejelasan,” ungkap sumber tersebut kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa dirinya seharusnya menerima TPP sebesar Rp3.200.000 setiap bulan.
Namun karena memiliki kewajiban pembayaran utang di Bank Eka sebesar Rp2.000.000 yang dipotong langsung dari dana tersebut, maka sisa yang seharusnya diterima adalah sekitar Rp1.200.000.
Namun kenyataannya, dana yang diterima pada bulan ini jauh dari jumlah tersebut.
“Bulan ini saya hanya menerima Rp10.000 saja. Padahal setelah dipotong cicilan bank, seharusnya masih ada sekitar Rp1.200.000,” jelasnya.
Situasi ini membuat pegawai tersebut merasa dirugikan karena tidak pernah mendapatkan penjelasan terkait rincian pemotongan yang terjadi.
Bahkan, nominal potongan disebut bervariasi setiap bulan tanpa alasan yang jelas.
Respons Oknum Bendahara Picu Polemik
Sumber tersebut juga mengaku pernah mengonfirmasi langsung kepada oknum bendahara terkait sisa dana TPP yang diterimanya.
Namun, respons yang diberikan justru dinilai tidak kooperatif dan menantang.
Dalam pesan WhatsApp yang diterima pegawai tersebut, oknum bendahara bahkan mempersilakan pihak terkait untuk melaporkan permasalahan tersebut ke berbagai pihak.
“Silahkan laporlah samo Yeni, samo Sulaiman, samo Indra, samo inspektorat, samo wartawan, samo Bupati, samo Sekda, samo Asisten. Terserahlah kau, aku dak pening lagi. Aku jugo nak pensiun dak katek urusan lagi di kantor ini,” tulis oknum bendahara dalam pesan tersebut.
