Kebijakan tersebut menuai keluhan dari masyarakat, terutama kalangan tidak mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan gratis.
Penonaktifan massal BPJS PBI ini dinilai berdampak serius, terutama bagi warga yang sedang membutuhkan layanan medis darurat.
Banyak dari mereka mendadak tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala administrasi dan biaya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan provinsi segera mengambil langkah cepat dan bijak. Tidak hanya soal data dan anggaran, tetapi juga menyangkut nyawa dan keselamatan rakyat kecil yang tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada negara.(eko)
