PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Di tengah gencarnya kampanye pemerintah yang menyatakan Indonesia berada dalam status darurat narkoba, publik justru disuguhi ironi tajam dari ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang pada Rabu, 15 April 2026.
Sosok Sutarnedi alias Haji Sutar, yang dikenal sebagai Crazy Rich asal Ogan Komering Ilir (OKI), justru menghadapi tuntutan yang dinilai sangat ringan.
Ia hanya dituntut lima tahun penjara dalam kasus pencucian uang dari bisnis narkotika dengan nilai fantastis mencapai Rp80 miliar.
Tuntutan Ringan Picu Tanda Tanya Publik
Jaksa Penuntut Umum, David Erikson, menyampaikan tuntutan tersebut dalam persidangan yang dipimpin oleh Ahmad Samuar.
Tuntutan ini langsung menuai kritik luas. Pasalnya, Sutar bukanlah pelaku kecil dalam jaringan narkoba.
Ia disebut sebagai aktor utama dalam praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berlangsung lebih dari satu dekade, sejak 2012 hingga 2025.
Dengan skala kejahatan sebesar itu, publik mempertanyakan mengapa tuntutan yang diajukan jauh dari maksimal.
Berdasarkan undang-undang TPPU, pelaku dapat dijerat hingga 15 tahun penjara. Namun, jaksa justru memilih tuntutan minimal.
Selain hukuman penjara lima tahun, Sutar hanya dikenakan denda Rp10 miliar—angka yang dianggap tidak sebanding dengan total kekayaan hasil kejahatan yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Jaringan Narkoba dari Balik Penjara
Fakta persidangan mengungkap bahwa sumber kekayaan Sutar berasal dari jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Nusa Kambangan.
Temuan ini kembali mempertegas pola lama dalam peredaran narkotika di Indonesia: penjara bukan lagi sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan pusat kendali operasi kejahatan.
Dari kampung halamannya di Tulung Selapan, Sutar berhasil mengembangkan jaringan keuangan ilegal yang mengubah uang hasil bisnis haram menjadi aset mewah.
Rumah megah, kendaraan mahal, hingga berbagai investasi menjadi simbol kekayaan yang sempat viral di media sosial.
Fenomena ini memperlihatkan betapa sistem pengawasan masih memiliki celah besar yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan terorganisir.
Transparansi Perkara Dipertanyakan
Kontroversi tidak berhenti pada tuntutan ringan. Publik juga dibuat heran dengan tidak transparannya akses informasi perkara.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Palembang yang seharusnya menjadi sumber informasi terbuka, justru mengalami gangguan saat detail kasus Sutar diakses.
Halaman yang kosong atau tidak dapat diakses memunculkan kecurigaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Minimnya transparansi ini dinilai berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
