Bagi jaksa, memiliki dokumen bukan berarti memiliki kebenaran jika dokumen tersebut lahir dari proses yang cacat hukum (induk dokumen yang manipulatif).
Profesionalisme di Balik Pengawasan Ketat
Serangan balik Maringka mengenai pemasangan ankle monitor dan pengawasan CCTV di rumah sakit dibalas jaksa dengan dalih profesionalisme. Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa pengamanan tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap hukum sekaligus hak terdakwa.
Ketimbang mengurung Halim di sel penjara yang bisa memperburuk kesehatannya, jaksa memilih pembantaran di rumah sakit.
Namun, sebagai konsekuensi status tahanan, pengawasan elektronik menjadi instrumen wajib untuk memastikan integritas persidangan tidak terganggu oleh risiko pelarian atau intervensi barang bukti.
Bagi jaksa, ini adalah perlakuan setara (equality before the law) yang diterapkan secara terukur tanpa memandang kasta sosial.
Penyelamatan Proyek Nasional dari Benalu Mafia
Di mata Kejaksaan, kasus ini adalah preseden penting. Mereka menempatkan diri sebagai pelindung PSN agar tidak tersandera oleh kepentingan segelintir elite yang memanfaatkan celah administrasi pertanahan.
Kejaksaan membantah narasi “rekayasa” dengan menyodorkan fakta audit yang menunjukkan betapa masifnya penyimpangan yang terjadi.
Kini, bola panas ada di tangan majelis hakim. Di satu sisi, Jan Maringka terus menyuarakan aspek kemanusiaan dan dugaan kriminalisasi. Namun di sisi lain, Kejaksaan tetap kokoh sebagai garda terdepan dalam memulihkan uang rakyat.
Jaksa optimis bahwa melalui persidangan ini, publik akan melihat bagaimana sebuah imperium bisnis harus tunduk pada aturan main negara, terutama ketika hak-hak rakyat banyak dipertaruhkan di jalur tol Trans-Sumatera.(**)
