PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengambil langkah strategis dalam menjawab tantangan demokrasi ke depan dengan memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha.
Upaya ini menjadi fokus dalam audiensi JPPR bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di ruang audiensi wali kota, Jumat (13/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu Serentak 2029.
JPPR menilai bahwa tingginya angka partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pileg sebelumnya, yang sempat mencapai sekitar 86 persen, belum sepenuhnya mencerminkan kualitas keterlibatan politik yang matang.
Penasehat JPPR, Hasan Pratama Putra, SE, mengungkapkan bahwa secara kuantitatif angka partisipasi memang tergolong tinggi. Namun, terdapat indikasi penurunan kualitas partisipasi politik, terutama di tingkat lokal.
“Kami melihat ada penurunan yang cukup signifikan dalam hal antusiasme dan kualitas keterlibatan politik masyarakat. Evaluasi kami menunjukkan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari akar rumput, terutama kelompok pemuda yang akan mendominasi komposisi pemilih pada 2029 nanti,” ujar Hasan.
Menurutnya, tanpa intervensi pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan, bonus demografi justru berpotensi menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi.
Generasi muda yang mendominasi daftar pemilih tetap pada 2029 harus dibekali literasi politik yang memadai agar tidak mudah terpengaruh disinformasi maupun praktik politik transaksional.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih banyak menyasar mahasiswa dan pelajar SMA, JPPR kini mulai merambah siswa SMP. Strategi ini dinilai relevan karena pada Pemilu 2029 mendatang, pelajar SMP saat ini akan berstatus sebagai pemilih pemula.
“Ini strategi preventif dan jangka panjang. Kita ingin membangun kesadaran politik sejak dini. Mereka perlu memahami bahwa suara mereka bukan sekadar formalitas, tetapi menentukan arah kebijakan publik,” jelas Hasan.
JPPR telah memulai program sosialisasi dan edukasi di sejumlah sekolah di Palembang. Materi yang diberikan tidak hanya mencakup prosedur pemilu, tetapi juga bahaya politik uang, pentingnya integritas dalam demokrasi, serta keterkaitan antara pilihan politik dan kualitas layanan publik.
Hasan menegaskan, praktik politik uang menjadi salah satu faktor utama yang merusak kualitas demokrasi dan membentuk budaya pragmatis di kalangan pemilih muda.
Karena itu, pendidikan politik diarahkan untuk membangun daya kritis dan ketahanan moral generasi baru terhadap praktik tersebut.
