Untuk memperluas jangkauan program, JPPR berencana menggandeng Pemerintah Kota Palembang agar sosialisasi dapat terintegrasi dengan program pembinaan kepemudaan dan pendidikan karakter.
Wali Kota Ratu Dewa menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai pendidikan politik merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
“Pendidikan politik itu sangat penting agar masyarakat, khususnya pemilih pemula, memahami bahwa pilihan mereka berdampak langsung pada layanan publik yang mereka terima setiap hari. Kebijakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial lahir dari proses politik,” ujar Dewa.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya indikator yang jelas dan terukur dalam implementasi program pendidikan politik tersebut.
“Output dari program ini harus konkret dan terukur. Misalnya peningkatan literasi politik, penurunan toleransi terhadap politik uang, serta meningkatnya partisipasi yang berkualitas, bukan sekadar angka kehadiran di TPS,” tegasnya.
Menurut Dewa, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi oleh kualitas pilihan dan rasionalitas pemilih.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan polarisasi opini di media sosial, literasi politik menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda tidak mudah terjebak disinformasi, populisme dangkal, maupun transaksi politik sesaat.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak bangku SMP, diharapkan pemilih muda Palembang pada 2029 tidak hanya hadir ke TPS karena kewajiban administratif, melainkan sebagai pemilih cerdas yang memahami konsekuensi pilihan politiknya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi investasi demokrasi jangka panjang demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.
