PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Sebuah langkah besar diambil Pemerintah Kota Palembang dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis Palembang berjalan tanpa hambatan dan bebas dari persoalan hukum maupun kesehatan.
Ratu Dewa bersama Prima Salam turun langsung membuka Rapat Koordinasi bersama 186 pengampuh pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Auditorium UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (02/03).
Langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Palembang dalam mengawal program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Rapat Bukan Sekadar Formalitas
Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial.
Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar siswa ini harus dikelola secara profesional.
Setiap potensi temuan atau pelanggaran harus diantisipasi sejak dini agar tidak mencoreng nama baik pemerintah daerah maupun pusat.
“Tujuannya agar semua pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
56 SPPG Belum Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Dalam forum tersebut terungkap fakta yang cukup mengejutkan. Sebanyak 56 SPPG di Palembang diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Padahal, sertifikat tersebut merupakan jaminan penting bahwa makanan yang disajikan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Temuan ini menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Palembang tidak ingin ada celah yang dapat memicu persoalan kesehatan, terutama risiko keracunan makanan di kalangan siswa.
Untuk mempercepat proses pemenuhan standar tersebut, Pemkot menghadirkan pendampingan dari BPKP agar seluruh proses administrasi dan teknis sertifikasi dapat segera diselesaikan.
Antisipasi Kasus Keracunan Siswa
Ratu Dewa secara tegas menyampaikan bahwa kehadirannya bersama wakil walikota adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus langkah preventif.
Ia tidak ingin terjadi kasus siswa keracunan akibat kelalaian dalam pengelolaan makanan gratis.
Program Makan Bergizi Gratis memang menjadi salah satu program prioritas nasional yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, tanpa pengawasan ketat, program ini bisa berisiko menimbulkan persoalan baru.
“Sehingga tidak ada lagi yang namanya siswa keracunan dan sebagainya. Maka dari itu saya bersama bapak Wakil Walikota hadir di sini,” ujarnya penuh penekanan.
Dimensi Politik dan Pengawalan Program Presiden
Menariknya, kehadiran Prima Salam dalam rapat tersebut juga membawa dimensi politik tersendiri. Selain menjabat Wakil Walikota, ia juga dikenal sebagai Ketua DPC Partai Gerindra.
