PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang yang berlokasi di kawasan Jakabaring, Kamis (12/2/2026).
Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk memperkuat kualitas pelayanan administrasi publik serta memastikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berjalan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sidak tersebut, Ratu Dewa memfokuskan perhatian pada proses pelayanan secara langsung, termasuk interaksi antara petugas dan masyarakat.
Setibanya di lokasi, ia langsung menyapa warga yang tengah mengurus berbagai keperluan administrasi. Salah satu layanan yang disorot adalah pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang.
Ratu Dewa berdialog langsung dengan masyarakat untuk menggali pengalaman mereka selama berada di MPP.
Ia menanyakan alur pelayanan, kecepatan proses administrasi, hingga sikap dan keramahan petugas di lapangan. Sejumlah masukan serta aspirasi warga dicatat sebagai bahan evaluasi guna perbaikan sistem pelayanan publik ke depan.
“Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat datang dengan kebutuhan yang mendesak, maka negara harus hadir dengan pelayanan yang profesional dan humanis,” tegas Ratu Dewa saat berbincang dengan warga.
Ia menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan minimal secara konsisten. Hal tersebut meliputi kepastian waktu layanan, transparansi prosedur, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Menurutnya, MPP harus menjadi simbol pelayanan publik yang modern dan berpihak kepada warga.
Penataan dan Regrouping OPD
Selain memantau proses pelayanan, Wali Kota Palembang juga meninjau penataan ulang atau regrouping sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini ditempatkan di satu kawasan MPP.
Saat ini, beberapa OPD telah bergabung dalam satu gedung, antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Sosial.
Tidak hanya itu, sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga telah digabungkan di kantor-kantor kecamatan, seperti UPTD Dukcapil, UPTD Bapenda, UPTD Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPTD PUPR, serta penyuluh Keluarga Berencana (KB).
Penataan tersebut dilakukan untuk memperkuat integrasi layanan berbasis One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan konsep ini, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi yang terpusat.
