BAYANAKA.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan resmi memulai agenda konsolidasi kepengurusan kabupaten/kota se-Sumsel pada tahun 2026.
Langkah awal konsolidasi tersebut ditandai dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PGK Kabupaten OKU Timur yang digelar di Hotel Selena, Minggu (08/02/2026).
Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi PGK dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus menegaskan komitmen gerakan kebangsaan di tingkat daerah.
DPD PGK Kabupaten OKU Timur masa juang 2025–2028 resmi dipimpin oleh Hendriyanto, S.Pd, M.Sos sebagai Ketua, didampingi Rizki Ramdhani, S.Pd sebagai Sekretaris, serta Lilis Marlina, S.Pd sebagai Bendahara.
Sementara itu, posisi Ketua Dewan Penasehat diamanahkan kepada H. Beni Davidson, S.IP, MM, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU Timur.
Ketua DPW PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, dalam sambutannya menegaskan bahwa Kabupaten OKU Timur memiliki sejarah panjang dalam melahirkan pejuang-pejuang daerah. Semangat itulah yang, menurutnya, tercermin dalam susunan kepengurusan DPD PGK OKU Timur yang baru dikukuhkan.
“Ada semangat kepahlawanan. Muncul aura teguh perjuangan. Ada harapan besar bisa mengibarkan panji-panji gerakan kebangsaan di 20 kecamatan, 7 kelurahan, dan 305 desa di OKU Timur,” tegas Firdaus Hasbullah di hadapan para undangan.
Firdaus juga menegaskan tekadnya untuk terus melakukan konsolidasi organisasi selama dirinya memimpin DPW PGK Sumsel.
Ia menyebutkan, pembentukan dan penguatan struktur kepengurusan PGK di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga tahun 2028.
Menurutnya, konsolidasi ini bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari upaya membangun gerakan kebangsaan yang solid, terstruktur, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Tiga Pesan Penting untuk DPD PGK OKU Timur
Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Hasbullah juga menyampaikan tiga pesan penting yang menjadi pedoman bagi kepengurusan DPD PGK OKU Timur ke depan.
Pertama, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Namun, kolaborasi yang dimaksud bukanlah sikap pasif atau tanpa kritik.
“Saya ingatkan, kolaborasi bukan berarti tidak kritis. Kolaborasi sesungguhnya adalah kritis saat ada kebijakan yang salah. Dan wajib hukumnya mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Kedua, Firdaus berharap DPD PGK OKU Timur selalu dekat dengan denyut nadi persoalan rakyat. Ia menyoroti besarnya potensi daerah OKU Timur, khususnya di sektor pertanian, yang dapat menjadi ruang pengabdian bagi PGK.
“Saya kira, jika DPD PGK OKU Timur memiliki program dalam bidang pertanian, maka akan sangat mulia jika dikolaborasikan dengan pemerintah. Dengan begitu, program yang dijalankan benar-benar nyata dan memberikan solusi,” katanya.
Ketiga, Firdaus menegaskan bahwa PGK tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan daerah. Ia mendorong DPD PGK OKU Timur untuk aktif menjadi pelaku pembangunan melalui sinergi lintas sektor.
