PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Memasuki satu tahun kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), Wali Kota Ratu Dewa menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Palembang difokuskan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, serta penguatan daya saing daerah.
Penegasan tersebut disampaikan usai membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2027 di Ruang Rapat Parameswara, Kamis (19/02/2026).
Forum strategis ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Palembang, Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin, Anggota Komisi II DPRD Ilyas Hasbullah, serta sejumlah narasumber nasional yang hadir secara virtual.
Hadir pula Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ratu Dewa, RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan. Dokumen ini merupakan instrumen strategis yang menjembatani visi RPJMD dengan kebijakan fiskal daerah melalui KUA-PPAS dan APBD.
“RKPD 2027 adalah momentum konsolidasi arah pembangunan. Kita ingin memastikan proses perencanaan berlangsung partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat sinkronisasi antar perangkat daerah, serta membuka aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Indikator Makro Menguat, Ekonomi Palembang Stabil
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, simpul perdagangan, jasa, serta penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi konsisten berada di atas 5 persen sepanjang 2022 hingga 2024.
Hingga Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, mencerminkan penguatan konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan, dari 9,77 persen pada 2024 menjadi 9,04 persen pada 2025.
Secara absolut, angka ini turun sekitar 11,28 ribu jiwa. Selain itu, inflasi year on year 2025 terkendali di angka 2,92 persen dan masih berada dalam target nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,27 dan masuk kategori sangat tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,81 persen.
Prevalensi stunting juga berhasil ditekan drastis menjadi 10,60 persen pada 2024, dari sebelumnya 18,90 persen pada 2023.
