OKI, BAYANAKA.CO – Rapat kerja sama media dan persiapan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 antara penggiat media, pengusaha media, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (29/1/2026), berlangsung hangat.
Namun di balik suasana dialogis itu, tersingkap kenyataan yang sekaligus optimistis dan ironis.
Rapat yang dihadiri lebih dari 100 insan pers tersebut memuat dua agenda utama, yakni pembahasan anggaran publikasi media serta pembentukan kepanitiaan peringatan HPN 2026.
Sepanjang sejarah Pemerintah Kabupaten OKI, momen ini dinilai sebagai langkah perdana menjadikan HPN sebagai pesta komunitas pers lokal—sebuah peringatan perjalanan salah satu pilar demokrasi Indonesia yang difasilitasi langsung pemerintah daerah.
Bagi awak media, inisiatif tersebut menjadi lompatan sekaligus kehormatan besar. Perhatian pemerintah daerah terhadap pers dinilai sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis media dalam kontrol sosial, literasi publik, dan penguatan demokrasi lokal.
Namun, dinamika rapat berubah ketika pembahasan anggaran kegiatan HPN mulai mengemuka. Antusiasme yang sejak awal menguat mendadak surut saat angka anggaran disampaikan—hanya sebesar Rp15 juta.
Nilai tersebut dinilai jauh dari realistis untuk sebuah perhelatan nasional, bahkan tidak sebanding dengan biaya satu kategori lomba jurnalistik daring.
Di titik ini, rasa kekecewaan insan pers pun mengemuka. Bukan karena menuntut kemewahan, melainkan karena ketimpangan perlakuan anggaran yang terkesan tidak sejalan dengan semangat besar peringatan HPN.
Terlebih, agenda tersebut disebut telah mendapat restu langsung dari Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, yang semestinya menjadi legitimasi politik untuk dukungan anggaran yang layak.
Perbandingan pun tak terhindarkan. Sejumlah kegiatan lain seperti KONI dan Karang Taruna yang bersumber dari dana hibah mampu menyerap anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Bahkan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kerap terlaksana dengan anggaran puluhan juta dari berbagai sumber. Sementara HPN, yang menyentuh langsung fungsi kontrol sosial dan kualitas demokrasi, justru terkesan dipinggirkan.
Kegelisahan media semakin nyata ketika pembahasan berlanjut pada anggaran publikasi media tahun 2026. Data menunjukkan, alokasi anggaran hanya sekitar Rp300 juta—turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pernah menyentuh Rp1 miliar hingga lebih dari Rp3 miliar.
Penurunan ini bukan sekadar koreksi fiskal, tetapi berdampak langsung pada kualitas dan keberlanjutan informasi publik.
