PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Ratusan massa dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) di Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang, Senin (8/12/2025).
Massa yang tergabung dalam beberapa elemen ini menuntut penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang diduga melibatkan Direktur Polsri.
Aksi damai tersebut dikoordinatori oleh sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Raja Sriwijaya Yan Hariranto, S.H., MH., M.Si., Koalisi Aktivis Rakyat Bawah (KARB) oleh Gerry Harry Wijaya, didampingi Ketua DPC Cakar Sriwijaya Kota Palembang Edy Medan, Ketua DPD GRIB Jaya Sumsel Hasbi Sanaki, Ketua Harimau Sumatera Satria Amri Ramadhan bersama Panglima Harimau Sumatera Tungau, serta Ketua Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Kota Palembang Risky Pratama Saputra, SE.
Salah satu isu utama yang menjadi fokus protes adalah dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi ruang pimpinan Polsri senilai sekitar Rp 200 juta. Pekerjaan tersebut disebut belum dibayarkan oleh pihak kampus, sehingga memicu pertanyaan terkait transparansi pengelolaan anggaran.
KARB Desak Audit Investigatif
KARB dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa Polsri tengah diterpa isu serius yang tidak bisa diabaikan. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera melakukan audit investigatif atas dugaan kejanggalan tersebut.
Menurut massa aksi, beberapa indikasi penyimpangan yang dianggap merugikan negara harus diselidiki lebih dalam. Mereka menilai tata kelola keuangan serta proyek pembangunan di lingkungan Polsri perlu diawasi secara ketat.
Tuntutan paling menonjol adalah pencopotan Direktur Polsri dari jabatannya dan proses hukum bila terbukti melakukan penyimpangan. Massa menduga adanya praktik korupsi, kolusi, hingga nepotisme dalam proses pengerjaan proyek renovasi maupun proyek pembangunan lainnya.
Dugaan Kerajaan Bisnis di Polsri
Gabungan Ormas juga menyoroti dugaan adanya “kerajaan bisnis” di lingkungan Polsri. Mereka menuding bahwa hampir seluruh proyek di kampus tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga besar institusi.
Situasi itu dinilai membuka peluang konflik kepentingan, serta menyalahi prinsip profesionalisme dan transparansi yang wajib dipatuhi lembaga pendidikan vokasi negeri.
Tuntutan Aksi: Audit Harta dan Evaluasi Total
Beberapa tuntutan yang disampaikan massa antara lain:
1. Audit Aset Pejabat Polsri
Mendesak KPK, BPK, dan Kejati Sumsel untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat struktural Polsri. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada peningkatan kekayaan tidak wajar atau potensi gratifikasi.
2. Evaluasi Total oleh Mendikbudristek
Massa meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengawasan internal, dan potensi konflik kepentingan di Polsri.
