Ia menilai ada upaya menggiring opini seolah-olah penempatan solar di lingkungan sekolah merupakan hal lumrah dengan dalih kendala alam.
Menurut Karel, narasi tersebut justru mengaburkan fakta lapangan.
“Ini bukan soal wajar atau tidak wajar, tapi soal keselamatan. Menyimpan ribuan liter solar di lingkungan sekolah kayu jelas melanggar aturan dan membahayakan siswa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya isu “penimbunan” yang dinilai sengaja diangkat untuk mengalihkan substansi masalah utama, yakni kelalaian penempatan BBM di area pendidikan.
Padahal, kritik awal yang disampaikan masyarakat dan kepala sekolah murni berkaitan dengan aspek keselamatan, bukan tuduhan penimbunan.
Lebih jauh, Karel mengingatkan bahwa penyimpanan BBM dalam jumlah besar telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Penyimpanan di atas 1.000 liter wajib memenuhi standar keselamatan kerja (K3), memiliki izin lingkungan (UKL-UPL), serta menggunakan BBM sesuai peruntukan, yakni solar industri untuk proyek alat berat.
“Penggunaan solar subsidi untuk kepentingan industri adalah pelanggaran hukum. Sanksinya jelas, pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar,” tegasnya.
Kasus SD Belanti menjadi potret ironi di wilayah terpencil. Sekolah kecil yang seharusnya mendapat perlindungan ekstra justru sempat dijadikan lokasi penyimpanan material berbahaya. Publik berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar aparat dan pemangku kepentingan lebih peka, serta tidak menunggu masalah viral terlebih dahulu baru bertindak.
