PALEMBANG, BAYANAKA.CO – Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor energi nasional melalui audiensi strategis bersama jajaran SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Senin (23/2/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumsel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr Sandi Nugroho.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mengawal percepatan lifting minyak dan gas bumi (migas), sekaligus memastikan seluruh aktivitas hulu migas berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa sektor energi merupakan bagian dari Objek Vital Nasional Strategis yang wajib dijaga stabilitasnya demi kepentingan negara.
“Stabilitas sektor energi sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional. Oleh karena itu, seluruh aktivitas migas harus berjalan sesuai hukum,” tegas Kapolda Sumsel.
Audiensi Strategis Bersama SKK Migas dan Kementerian ESDM
Delegasi SKK Migas dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Komjen Pol Rudy Sufahriadi, serta Ketua Satgas Lifting Migas Nanang Abdul Manaf.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam meningkatkan produksi migas nasional melalui percepatan lifting.
Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan pemangku kepentingan energi dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan operasional migas berjalan aman dan lancar.
Kapolda Sumsel Tekankan Pentingnya Verifikasi Legalitas Sumur Migas
Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap titik sumur minyak yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan.
Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan:
- Legalitas lahan yang digunakan
- Kepastian regulasi operasional
- Menghindari potensi konflik sosial
- Mencegah operasional di kawasan terlarang
“Setiap titik sumur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak berada di wilayah sengketa maupun kawasan terlarang. Kepastian hukum adalah kunci stabilitas,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari sekaligus menjaga iklim investasi sektor energi.
Usulan Pembentukan Tim Gabungan Verifikasi Migas
Sebagai langkah konkret, Kapolda Sumsel mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Verifikasi lintas instansi.
Tim ini nantinya akan melibatkan:
- SKK Migas
- Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
- Pemerintah daerah
- Aparat penegak hukum
Tim gabungan tersebut akan melakukan pengecekan faktual di lapangan dan validasi regulatif sebelum kegiatan operasional dilakukan.
