“Komitmen bersama ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pengendalian kuantitas penduduk, serta pengarahan mobilitas penduduk secara optimal di Bumi Sriwijaya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, PJPK berfungsi sebagai kompas bersama bagi seluruh OPD dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program dan anggaran agar tetap fokus pada tujuan pembangunan jangka panjang.
Pemanfaatan bonus demografi, lanjutnya, menjadi agenda utama. Saat ini Sumsel berada pada fase “jendela peluang”, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.
“Peta jalan ini harus memuat strategi konkret dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jangan sampai bonus demografi justru berubah menjadi bencana akibat pengangguran massal,” pungkas Sekda.(ril/yulie)
